iniSO.co – Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan sektor perdagangan, ketahanan pangan nasional, dan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, Dicky Kartikoyono, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, Senin (26/5/2026).
Dicky menegaskan, pengembangan ekonomi daerah membutuhkan dukungan ekosistem keuangan yang kuat, inklusif, dan mampu menjangkau sektor-sektor produktif masyarakat. Menurutnya, sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam memastikan pembiayaan dapat mengalir secara optimal kepada pelaku UMKM, petani, pelaku ekspor daerah, hingga masyarakat di wilayah perdesaan.
“Sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi sangat penting agar akses pembiayaan, literasi keuangan, dan penguatan sektor produktif dapat berjalan beriringan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Dicky.
OJK, lanjut Dicky, terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui edukasi dan pelindungan konsumen agar pelaku UMKM semakin memahami akses pembiayaan formal sekaligus terhindar dari praktik keuangan ilegal.
Selain itu, OJK juga mendorong industri jasa keuangan memperluas pembiayaan ke sektor prioritas nasional seperti UMKM, pertanian, perdagangan, dan ekonomi kerakyatan yang memiliki dampak langsung terhadap pengembangan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan pemerintah menjalankan tiga strategi utama untuk memperkuat daya saing produk nasional, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan program “lokal untuk global”.
“Kita ingin pasar kita yang besar ini diisi oleh produk lokal. Caranya adalah kita harus mempunyai daya saing,” kata Budi.
Ia menambahkan, pemerintah terus memperluas pasar ekspor melalui berbagai perjanjian dagang internasional serta mendorong UMKM dan desa menjadi eksportir baru lewat program UMKM Bisa Ekspor dan Desa Bisa Ekspor.
Sementara itu, Ad Interim Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, serta penguatan cadangan pangan pemerintah.
Menurut Sudaryono, cadangan beras nasional saat ini mencapai 5,3 juta ton dan Indonesia tidak lagi melakukan impor beras konsumsi umum pada 2025.
“Kita tidak lagi impor beras konsumsi yang mayoritas yaitu beras medium,” ujarnya.
Ia menyebut berbagai program strategis seperti pompanisasi, pipanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan pencetakan sawah baru terus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas nasional sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat desa.
Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya tengah membangun sistem pendataan dan pelayanan terintegrasi melalui platform digital “Sapa UMKM”.
Menurut Maman, tantangan utama pengembangan UMKM selama ini adalah belum terintegrasinya data dan layanan sehingga berbagai program pembiayaan dan pendampingan belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Kita harus mulai bisa memberikan pelayanan satu pintu kepada mereka,” katanya.
Melalui platform tersebut, pemerintah akan mengintegrasikan layanan pembiayaan, sertifikasi, legalitas usaha, pelatihan, hingga akses pasar nasional. Maman menambahkan, penyaluran kredit UMKM nasional pada 2025 telah mencapai sekitar Rp1.500 triliun, namun distribusinya masih perlu diperkuat agar lebih tepat sasaran dan mendukung sektor produktif di daerah.
Dengan penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga, OJK optimistis pengembangan ekonomi daerah akan semakin kuat melalui peningkatan ekspor, penguatan ketahanan pangan, serta perluasan akses pembiayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
