iniSO.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo berkolaborasi dengan Bank Jatim Cabang Kraksaan menyerahkan kartu identitas (ID Card) bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan Gelora Merdeka Kraksaan.
Penyerahan ID Card PKL tersebut sekaligus diikuti sosialisasi pembayaran retribusi yang digelar di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Jumat (6/3/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh 173 PKL Gelora Merdeka Kraksaan, yang terdiri dari 124 pedagang, 11 pelaku usaha wahana, 5 pujasera, 28 booth container satu lantai dan 5 booth container dua lantai.
Penyerahan ID Card secara simbolis dilakukan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi didampingi Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto serta perwakilan Bank Jatim Cabang Kraksaan.
Acara tersebut juga disaksikan oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto mengaku bangga melihat semangat para PKL yang terus berkembang dan optimistis dalam menjalankan usaha.
“Kami sangat bangga melihat wajah-wajah PKL yang sumringah hari ini. Ini wajah-wajah pebisnis yang insyaallah ke depan bisa menjadi calon-calon jutawan,” ujarnya.
Sugeng menjelaskan, berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kabupaten Probolinggo menempati peringkat pertama penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 dengan nilai sekitar Rp608 miliar yang dimanfaatkan oleh 1.286 pelaku UMKM.
“Ini menunjukkan bahwa UMKM kita benar-benar menggeliat dan perbankan mulai percaya untuk menyalurkan pembiayaan kepada para pelaku usaha,” terangnya.
Pemkab Probolinggo sendiri menargetkan 2.000 UMKM naik kelas pada tahun 2026. Saat ini jumlah UMKM yang telah naik kelas mencapai 1.286 unit usaha.
“Insya Allah target 2.000 UMKM naik kelas pada 2026 bisa kita capai. Hari ini kami juga memulai dengan pendataan PKL, pemberian kartu anggota serta fasilitasi perizinan secara gratis,” jelas Sugeng.
Para PKL yang telah memiliki kartu anggota dan izin usaha nantinya juga akan difasilitasi untuk mengakses dukungan permodalan dari perbankan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan aplikasi SIMADU sebagai sarana promosi digital bagi pelaku usaha.
“Kami sudah memiliki data sekitar 73.800 UMKM yang berizin. Nantinya para PKL juga akan dimasukkan ke dalam aplikasi SIMADU agar produk mereka bisa dipromosikan lebih luas,” tambahnya.
Sugeng menambahkan keberadaan PKL di kawasan Gelora Merdeka Kraksaan juga diatur melalui kebijakan zonasi serta pembatasan waktu berjualan agar fungsi kawasan tetap berjalan dengan baik.
“Gelora Merdeka Kraksaan pada dasarnya merupakan kawasan olahraga dan ruang terbuka hijau. Karena itu pemerintah mengatur zonasi dan waktu berjualan mulai pukul 15.00 hingga 01.00 dini hari agar olahraga tetap berjalan, ruang terbuka hijau terjaga dan ekonomi tetap bergerak,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi mengatakan keberadaan ID Card menjadi bukti bahwa para pelaku usaha telah terdaftar secara resmi dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah.
“Kalau sudah memiliki ID card berarti Bapak-Ibu sudah legal dan resmi. Artinya pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan kepada para pedagang tersebut,” katanya.
Menurutnya, penataan pedagang perlu dilakukan agar kapasitas kawasan stadion tidak melebihi batas.
“Ketika ada pedagang yang tidak memiliki ID card tentu harus ada penataan. Stadion ini memiliki kapasitas tertentu untuk menampung UMKM sehingga perlu diatur agar tidak terlalu penuh,” jelasnya.
Lebih lanjut Sjaiful menegaskan sektor UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama karena sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Probolinggo masih berada di sektor buruh tani.
“UMKM ini menjadi harapan kita agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo semakin baik. Daerah yang ekonominya berkembang biasanya ditopang sektor non buruh tani, salah satunya UMKM,” terangnya.
Ia juga mendorong para pelaku usaha memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas pemasaran produk.
“Selain berjualan langsung, pelaku UMKM juga perlu memanfaatkan digitalisasi. Sekarang orang membeli apa saja cukup lewat ponsel dan barang sudah bisa sampai,” pungkasnya.
