iniSO.co – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan Cangkrukan Ekonomi Pancasila yang digagas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menjadi langkah nyata dalam memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fondasi ekonomi kerakyatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Emil saat memberikan keynote speech pada pembukaan Cangkrukan Ekonomi Pancasila di NK Cafe, Karangploso, Kabupaten Malang, Rabu (5/8/2026).
Menurut Emil, forum yang digelar PWNU Jawa Timur menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama tidak hanya berperan dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga aktif menghadirkan solusi bagi penguatan ekonomi masyarakat.
“Selamat atas terselenggaranya Cangkrukan Ekonomi Pancasila. NU telah mengambil peran dalam ekonomi kerakyatan. Basis Nahdliyin sangat besar, khususnya di Jawa Timur. Ini merupakan anugerah yang harus kita syukuri dengan menghadirkan kebermanfaatan hingga ke akar rumput,” ujar Emil.
Emil menilai nilai-nilai Pancasila dan Nahdlatul Ulama berjalan seiring dalam membangun ekonomi berbasis kebersamaan, gotong royong, dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, budaya guyub yang selama ini tumbuh di kalangan warga Nahdliyin menjadi modal sosial yang kuat dalam memperkokoh ekonomi rakyat.
Ia menjelaskan, konsep Ekonomi Pancasila menempatkan negara sebagai fasilitator yang memastikan terciptanya keadilan dan kesejahteraan melalui kolaborasi dengan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan.
“Madzhab Ekonomi Pancasila bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Kehadiran negara bersama bimbingan para kiai menjadi bagian penting untuk mencapai tujuan tersebut,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Emil mengungkapkan sekitar 60 persen perekonomian Jawa Timur ditopang oleh sektor UMKM. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat berbagai kebijakan agar pelaku usaha semakin berkembang dan memiliki daya saing.
Strategi tersebut difokuskan pada tiga sektor utama, yakni memperluas akses permodalan, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat pemasaran produk UMKM.
“Kami ingin UMKM tidak mengalami kesulitan memperoleh permodalan, mampu meningkatkan kualitas produksi, sekaligus memiliki akses pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Selain memperluas akses pembiayaan, Pemprov Jawa Timur juga terus mendorong kemudahan sertifikasi halal dan berbagai sertifikasi usaha lainnya agar produk UMKM semakin dipercaya konsumen. Pemanfaatan teknologi produksi juga terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelaku usaha.
Namun, Emil mengingatkan agar seluruh program pemberdayaan UMKM benar-benar dapat diakses langsung oleh pelaku usaha tanpa adanya praktik perantara yang menghambat penyaluran manfaat program pemerintah.
“Jangan sampai program untuk mengakomodasi UMKM justru dikuasai makelar atau hanya dinikmati pihak-pihak tertentu yang dekat dengan birokrasi. Yang kita inginkan adalah UMKM semakin kompetitif dan mampu berdaya saing,” tegasnya.
Menurut Emil, Cangkrukan Ekonomi Pancasila menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk merumuskan solusi bersama bagi penguatan ekonomi kerakyatan.
Melalui forum tersebut diharapkan lahir berbagai rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat daya saing UMKM sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang inklusif dan berkelanjutan.
