SURABAYAONLINE.CO – Mencermati ketidakpastian kondisi global tahun 2023, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan komitmennya untuk mengawal potensi dampak terjadinya perlambatan ekonomi terhadap iklim persaingan usaha nasional. Bahkan KPPU telah menetapkan empat prioritas.
“Pertama penguatan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); kedua peningkatan kepatuhan pelaku usaha; ketiga pengembangan sistem digital dalam menunjang pengawasan; dan yang keempat simplifikasi hukum acara atau aturan lain yang berkaitan dengan publik,” kata Ketua KPPU RI, M. Afif Hasbullah.
Keempat prioritas tersebut didasarkan pada potensi dampak perlambatan ekonomi kepada persaingan di pasar.
Hal ini mengingat risiko koreksi pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai negara dapat terjadi apabila tingginya fragmentasi politik dan ekonomi terus berlanjut, serta pengetatan kebijakan moneter memerlukan waktu yang lebih lama untuk mampu menurunkan inflasi di masing-masing negara.
Sehingga untuk mengatasi perlambatan ekonomi tersebut diperlukan perkuatan pengawasan kemitraan UMKM dibutuhkan guna memperkuat struktur perekonomian nasional. Kontribusi UMKM mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB Nasional dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja di tahun 2022, sehingga patut dikawal agar tidak dirugikan oleh tindakan menguasai dan memiliki oleh pelaku usaha yang lebih besar.
Di tahun 2022, praktik di KPPU juga menunjukkan adanya pelanggaran kemitraan hingga 33 persen dari total perkara yang diputus (meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya).
Kepatuhan pelaku usaha juga perlu ditingkatkan karena KPPU juga memprioritaskan upaya self-assessment oleh pelaku usaha dalam setiap tindakan bisnisnya.
Hal ini guna mencegah risiko bisnis yang dapat dialami pelaku bisnis jika melakukan pelanggaran undang-undang dalam menyikapi potensi perlambatan ekonomi yang mungkin terjadi tahun
2023.
Sementara itu di level daerah, Kepala Kanwil IV KPPU, Dendy R. Sutrisno memastikan akan meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat.
“Tahun depan kami akan upayakan untuk meningkatkan awareness tidak saja pelaku usaha namun juga pemerintah daerah untuk mendorong terciptanya iklim persaingan usaha dan kemitraan yang sehat di wilayah kerja kami,” tegas Dendy.
