SURON.CO, Jakarta – Beberapa kebijakan pemerintah yang cenderung berimplikasi negatif untuk perusahaan-perusahaan kelapa sawit menimbulkan bermacam spekulasi dan pertanyaan terkait manfaat serta peran Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebagai asosiasi perusahaan kelapa sawit.
Sejumlah kalangan mempertanyakan manfaat bagi perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI dalam hal bisnis dan industri yang mereka geluti di tengah kebijakan pemerintah yang disebut kurang berpihak kepada industri kelapa sawit.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Startegic Policy (PASPI) Tungkot Sipayung menyoroti hubungan antara GAPKI dengan para stake holder industri sawit khususnya pemerintah Indonesia. Menurutnya, hubungan antara GAPKI dengan pemerintah sangat lemah.
Ia berpendapat, hubungan antara GAPKI dengan stake holder industri kelapa sawit di Indonesia harus segera diperbaiki agar memberi manfaat dan keuntungan bagi seluruh pihak. “Hubungan GAPKI dan pemerintah harus diperbaiki. Asosiasi perusahaan kelapa sawit harus bisa diterima dan bersinergi dengan pemerintah,” katanya.
Tungkot menambahkan, berbagai kebijakan pemerintah cenderung melemahkan industri kelapa sawit. Ia menyontohkan kebijakan pemerintah dalam rangka stabilisasi minyak goreng yang sempat melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya meski akhirnya dicabut. Di sisi lain, hingga saat ini pemerintah masih memberlakukan Domestic Market Obligation (DMO).
Salah seorang pengusaha kelapa sawit asal Sumatera mengaku saat ini belum tertarik menjadi anggota GAPKI. Pria yang meminta namanya tidak disebutkan ini balik mempertanyakan keuntungan bagi perusahaannya jika bergabung dengan GAPKI.
“Jujur sampai saat ini saya pribadi belum tertarik bergabung dengan GAPKI. Jika menjadi anggota, kami harus bayar iuran kan? Sementara benefitnya belum tentu signfikan bagi kami,” tegas pengusaha tersebut kepada media.
Menyikapi pernyataan tersebut, Tungkot memahami keresahan pengusaha kelapa sawit terkait asosiasi pengusaha kelapa sawit. Dalam pandangannya, hubungan GAPKI dengan pemerintah harus segera diperbaiki agar semakin harmonis.
“Hubungan GAPKI dengan pemerintah menjadi lebih baik atau tetap seperti ini bergantung kepada sosok-sosok baru yang duduk sebagai jajaran pimpinan di GAPKI nanti. Kepengurusan lama yang dinilai kurang wajib digantikan dengan pengurus baru yang lebih visioner dan mampu membangun sinergi dengan pemerintah. Terutama posisi Ketua Umum GAPKI sebagai nakhoda, harus cakap menanggapi permasalahan ini,” pungkas Tungkot. (*)
