Minke.id – Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jombang, khususnya peternak, mengeluhkan mahalnya biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Keluhan muncul setelah biaya yang dikenakan untuk pengajuan PBG dikabarkan mencapai Rp100 ribu per meter persegi, meski bangunan yang diajukan hanyalah kandang ternak sederhana.
Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa beban biaya PBG terasa sangat berat, terutama bagi peternak kecil yang memiliki kandang dengan luas ratusan meter persegi.
“Kalau luas kandang ayam 400 meter persegi, kami bisa dibebani biaya sampai Rp40 juta. Padahal bangunannya cuma kotak biasa,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (2/5/2025).
Keluhan ini paling banyak datang dari wilayah Kecamatan Kabuh. Para peternak mengaku tertekan, namun banyak yang enggan bersuara karena khawatir akan dampaknya terhadap izin usaha mereka.
“Banyak yang sudah bayar. Tapi semua merasa ini tidak wajar,” lanjut sumber tersebut.
Sebagai informasi, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menggantikan fungsi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan kini menjadi syarat resmi untuk pembangunan. PBG dikeluarkan oleh pemerintah melalui sistem daring di situs www.simbg.pu.go.id, dengan biaya yang dihitung otomatis oleh sistem sesuai kategori bangunan.
Menanggapi keluhan ini, Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Jombang, Edy Yulianto, menjelaskan bahwa biaya retribusi ditentukan langsung oleh sistem nasional.
“Proses pengajuan PBG sudah online dan otomatis. Tidak bisa dikira-kira secara manual. Biayanya tergantung jenis dan fungsi bangunan,” katanya.
Simulasi di situs resmi menunjukkan bahwa tarif untuk bangunan peternakan hanya sekitar Rp28 ribu per meter persegi, jauh dari angka Rp100 ribu yang dikeluhkan warga.
Perbedaan tarif ini memunculkan dugaan adanya oknum yang mungkin bermain dalam proses perizinan. Pemerintah daerah diharapkan turun tangan melakukan penyelidikan agar UMKM dan peternak Jombang tidak menjadi korban pungutan liar.
Kasus ini menambah daftar tantangan yang dihadapi pelaku usaha kecil, terutama di sektor peternakan, dalam mengakses perizinan yang adil dan transparan.
