Minke.id – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berkomitmen memperkuat ekonomi rakyat melalui kegiatan Roadshow Loka Modal, yang digelar bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Kemenkop UMKM) RI.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam sekaligus akses pembiayaan modal usaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya, khususnya melalui lembaga perbankan yang tergabung dalam Bank Imbara.
Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo, menyebut kegiatan ini sebagai langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan Kabupaten Pasuruan. Ia menilai, pelaku UMKM perlu memahami dengan baik bagaimana mengelola dan mengembangkan modal agar usaha dapat tumbuh berkelanjutan.
“Saya mengucapkan selamat kepada para pelaku UMKM yang hadir. Ini bukan hanya forum pembelajaran, tapi juga peluang besar untuk mendapatkan ilmu dan akses pembiayaan modal dari pemerintah pusat,” ujar Mas Rusdi, Senin (04/11/2025).
Lebih lanjut, Mas Rusdi menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah tidak hanya sebatas fasilitasi, tetapi juga pendampingan dan pengawasan penggunaan dana pembiayaan agar tepat sasaran.
“Kalau sudah mendapat pembiayaan, manfaatkan dengan baik. Jangan dihamburkan. Gunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan usaha,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, menyoroti pentingnya regenerasi pelaku usaha dan peningkatan kapasitas agar UMKM Pasuruan bisa naik kelas di tengah ketatnya persaingan lokal.
Helvi memaparkan, hingga saat ini Rp37 triliun dana pembiayaan telah disalurkan untuk wilayah Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Pasuruan menerima Rp1,1 triliun yang disalurkan kepada 21 ribu pelaku UMKM, sedangkan Kota Pasuruan menerima Rp116 miliar untuk 2.200 UMKM.
“Angka ini baru mencakup sekitar 30–35 persen pelaku UMKM di Jawa Timur. Artinya, masih ada 65 persen yang belum tersentuh pembiayaan. Karena itu, kami membuka peluang seluas-luasnya agar semua bisa ikut serta,” jelasnya.
Helvi juga menegaskan pentingnya pemanfaatan aset non-tunai seperti sertifikat tanah dan hak kekayaan intelektual (HAKI) sebagai jaminan pengajuan kredit usaha. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami potensi besar dari aset tersebut.
“Ketika UMKM ingin naik kelas, tentu dibutuhkan syarat perbankan yang jelas. KUR harus digunakan untuk modal produktif, bukan konsumtif,” tegas Helvi.
Menutup kegiatan, Helvi mengajak seluruh pelaku UMKM untuk meningkatkan literasi keuangan dan manajemen usaha agar mampu bersaing di era digital dan globalisasi.
“Kami dari Kementerian UMKM siap mendampingi dan memberi dukungan penuh. Tetap semangat, karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional,” pungkasnya.
