Minke.id – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Kota Mojokerto menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP) Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sentra IKM Batik Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magersari, Senin (15/12/2025).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan yang mampu mendorong UMKM Kota Mojokerto naik kelas dan semakin berdaya saing.
Kepala Diskopukmperindag Kota Mojokerto, Amin Wachid, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 pihaknya telah memberikan pelatihan kepada hampir 1.000 UMKM.
“Bu Wali sangat konsen dan sangat perhatian terhadap UMKM di Kota Mojokerto. Insya Allah tidak hanya pelatihan, beberapa kebijakan strategis juga telah diambil,” ujar Amin.
Pelatihan tersebut mencakup peningkatan kapasitas produksi, manajemen usaha, hingga akses pasar bagi pelaku UMKM.
Amin menjelaskan, melalui publikasi E-Katalog versi 6 serta proses kurasi UMKM, diharapkan para peserta pelatihan dapat memperoleh pesanan dari pihak swasta maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Saat ini, sudah terdapat 20 UMKM Kota Mojokerto yang lolos kurasi. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 40 hingga 50 UMKM pada tahun 2026.
“Nantinya pemerintah daerah akan menginstruksikan untuk memesan kebutuhan seperti makanan dan minuman dari UMKM Kota Mojokerto, dengan catatan sudah masuk di Katalog E 6,” jelasnya.
Sebagai contoh nyata keberpihakan terhadap UMKM, Amin menyebutkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto telah memesan sepatu gratis untuk siswa TK, SD, hingga SMP dari UMKM sepatu lokal.
Pengadaan sepatu yang dianggarkan melalui APBD Kota Mojokerto tersebut menjadi bukti bahwa belanja pemerintah daerah mampu menggerakkan ekonomi UMKM setempat.
“Terima kasih kepada OPD yang sudah memesan produk dari UMKM Kota Mojokerto untuk kebutuhan instansi mereka,” kata Amin.
Dalam forum tersebut, Amin juga menyinggung adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026. Menurutnya, hal ini perlu disikapi dengan strategi yang tepat agar UMKM tetap mendapat ruang dalam belanja pemerintah.
“Insya Allah, tahun depan pelatihan tidak lagi menggunakan nasi kotak, maksimal kue. Karena itu kami mohon masukan dalam Forum Komunikasi Publik ini, terutama dari teman-teman OPD,” ujarnya.
Masukan tersebut dinilai penting sebagai bahan pertimbangan penyusunan penganggaran tahun 2026, agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan keberpihakan pada UMKM tetap terjaga.
FKP Pengembangan UMK ini dihadiri oleh sejumlah OPD terkait, perwakilan UMKM Kota Mojokerto, unsur perguruan tinggi, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Diskopukmperindag berharap UMKM Kota Mojokerto mampu tumbuh lebih kuat, berdaya saing, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi daerah.
