iniSO.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka pelatihan kerja gratis bersertifikasi BNSP bagi para pencari kerja di bidang Export-Import serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum. Program ini menjadi langkah strategis meningkatkan daya saing tenaga kerja Surabaya, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar siap menembus pasar kerja nasional maupun internasional.
Pelatihan kerja gratis di Surabaya ini dilengkapi sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga peserta memiliki pengakuan kompetensi resmi. Inisiatif tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong penguatan keterampilan vokasi berbasis kebutuhan industri.
Di sisi lain, Surabaya juga menjadi tuan rumah Konsolidasi Nasional Andalan Kelompok UPPKA (AKU) Tahun 2026 yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN pada Rabu–Kamis (4–5/2). Ribuan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dari berbagai daerah berkumpul untuk memperkuat kapasitas usaha keluarga.
Program pelatihan kerja gratis Surabaya di bidang Export-Import dan K3 Umum ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang semakin kompetitif. Sertifikasi BNSP menjadi nilai tambah penting karena menunjukkan standar kompetensi nasional.
Dengan pelatihan ini, Pemkot Surabaya berharap angka pengangguran dapat ditekan sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Kegiatan Konsolidasi Nasional UPPKA 2026 difokuskan pada penguatan kapasitas UMKM keluarga agar mampu beradaptasi dengan tantangan ekonomi, digitalisasi, dan persaingan pasar.
Ketua Umum BPP AKU, Ir. Ambar Rahayu, menyatakan konsolidasi nasional menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan pengembangan UPPKA.
“Kami ingin menyatukan langkah dan strategi, sekaligus membuka peluang baru yang bisa dikembangkan oleh kelompok UPPKA agar lebih kuat dan mandiri,” ujar Ambar.
Menurutnya, selain manajemen usaha, karakter pelaku UMKM juga menjadi faktor utama keberlangsungan bisnis.
“Usaha tidak hanya soal produk, tetapi juga karakter pelakunya. Tanpa mental yang kuat dan inovatif, UMKM akan sulit bertahan dalam jangka panjang,” tambahnya.
Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kemendukbangga/BKKBN yang diwakili Wahidah Paheng, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa UPPKA dan PKK memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi keluarga, terutama keluarga muda.
Saat ini terdapat sekitar 43 ribu kelompok PKK yang terus berkembang di Indonesia.
“Pembinaan kepada kelompok PKK dan UPPKA harus berjalan beriringan agar ekonomi keluarga semakin kuat,” jelas Wahidah.
Pendekatan pemberdayaan kini juga diarahkan pada digitalisasi UMKM, pelatihan berbasis teknologi, serta peningkatan literasi keuangan.
“Kami membangun kerja sama dengan kementerian, dunia usaha, perbankan, hingga mitra CSR. Literasi keuangan menjadi kunci penting di era digital,” katanya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, M.M., menyebut Jawa Timur dipilih sebagai lokasi konsolidasi nasional karena potensi besar kelompok UPPKA.
Di provinsi ini terdapat sekitar 36 ribu kelompok UPPKA operasional serta 5 ribu kelompok PKK.
“Potensi ini perlu terus didorong agar mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan keluarga,” ungkap Maria.
Ia berharap konsolidasi ini memperkuat kemitraan antara BKKBN dan AKU, serta mendorong UPPKA naik kelas dan berdaya saing.
Sinergi antara pelatihan kerja gratis bersertifikasi BNSP di Surabaya dan penguatan UPPKA oleh BKKBN menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi dari dua sisi: peningkatan kompetensi individu dan penguatan usaha keluarga.
Langkah ini diharapkan menciptakan tenaga kerja terampil sekaligus UMKM keluarga yang tangguh, adaptif, dan siap bersaing di era digital.
