iniSO.co – PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kedaulatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Sinergi antara swasta, pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan dinilai menjadi fondasi utama agar UMKM naik kelas dan mampu bersaing di era percepatan digitalisasi.
Direktur PT HM Sampoerna Tbk., Elvira Lianita, mengatakan bahwa UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian nasional. Sektor ini berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja di Indonesia.
“Sampoerna melihat bahwa kami memiliki peran yang bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah mengapa Sampoerna sangat konsisten mendampingi UMKM. Terlebih, Sampoerna yang genap 112 tahun ini juga dimulai dari UMKM,” ujarnya.
Elvira mencontohkan kolaborasi konkret antara pemerintah dan swasta dalam pemulihan usaha Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Juli 2025. Toko tersebut sempat berhenti beroperasi akibat persoalan hukum.
Bersama Kementerian UMKM, Sampoerna membantu revitalisasi usaha dan perbaikan toko melalui program Sampoerna Retail Community (SRC). Langkah ini tidak hanya menyelamatkan satu pelaku usaha, tetapi juga menjaga perputaran ekonomi lokal karena toko tersebut menjadi saluran pemasaran produk nelayan dan petani setempat.
“Digitalisasi dengan pendampingan yang intensif telah membantu pemilik toko SRC meningkatkan omzetnya,” jelas Elvira.
Di bawah payung program keberlanjutan “Sampoerna untuk Indonesia”, perusahaan telah membina pedagang toko kelontong melalui SRC sejak 2008. Saat ini jaringan SRC telah mencakup 250.000 toko di seluruh Indonesia.
Setiap anggota SRC memiliki “Pojok Lokal” yang menjadi etalase produk UMKM di wilayah sekitar. Selain itu, transformasi digital juga diperkuat melalui aplikasi AYO by SRC yang diluncurkan pada 2019. Sekitar 90 persen anggota SRC kini telah terhubung secara digital.
Tak hanya itu, dari 1.600 UMKM yang didampingi melalui Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), sekitar 80 persen telah memiliki akses ke ekosistem digital, termasuk platform e-commerce dan pengelolaan media sosial.
Menurut Elvira, digitalisasi UMKM harus dibarengi dengan pendampingan berkelanjutan agar benar-benar mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha secara konsisten.
Pandangan tersebut sejalan dengan Kementerian UMKM yang menekankan pentingnya digitalisasi dan pendampingan dalam mendorong transformasi UMKM dari sektor informal ke formal.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, M. Riza Damanik, menyebutkan bahwa dari sekitar 56,15 juta UMKM per Desember 2024, mayoritas masih berada pada level usaha mikro. Kondisi ini membutuhkan pendampingan intensif agar produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha meningkat.
“Yang paling penting ialah mendorong UMKM dari informal ke formal. Kementerian UMKM menyiapkan SAPA UMKM sebagai instrumen yang memastikan proses transformasi usaha bisa terwujud,” katanya.
Melalui aplikasi SAPA UMKM, pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal gratis, hingga akses pembiayaan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong model kemitraan business to business (B2B) antara UMKM dan usaha besar agar pelaku UMKM dapat masuk dalam rantai pasok industri yang lebih luas.
“UMKM hanya bisa menjadi besar jika ada usaha besar yang membantu dalam konteks kemitraan rantai pasok. Dengan pendampingan, kurasi, dan fasilitasi, kami berharap terjadi transformasi dari informal ke formal dan masuk dalam rantai pasok sehingga kualitas ekonomi kita semakin baik,” jelas Riza.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan digitalisasi UMKM, Sampoerna bersama pemerintah optimistis pemberdayaan UMKM akan semakin memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.
