Oleh: Hadipras
iniSO.co – Dalam jagat kebijakan publik, statistik sering kali dipuja sebagai kebenaran tunggal. Namun, mendiang Prof. Andi Hakim Nasution, Bapak Statistika Indonesia, pernah meninggalkan peringatan yang menggetarkan nurani: “Di atas dosa, ada statistik.”
Ungkapan ini menjadi sangat relevan hari ini, ketika narasi keberhasilan pemerintah—khususnya klaim swasembada beras total per akhir 2025—mulai membanjiri ruang publik.
Sebagai rakyat yang membayar pajak, kita wajib bertanya: Apakah ini swasembada yang jujur, atau sekadar “kosmetik” angka demi citra politik
Pemerintah dengan percaya diri mengumumkan nol impor beras di tahun 2026, bersandar pada angka produksi 2025 yang diklaim mencapai 34,7 juta ton. Secara kertas, kita memang surplus 3,52 juta ton. Namun, secara intuitif, kita harus jeli membedakan antara “produksi domestik murni” dan “akumulasi cadangan”.
Ada kecurigaan besar bahwa melimpahnya stok di gudang Bulog—yang mencetak rekor 3,24 juta ton—bukanlah murni hasil keringat petani lokal musim ini, melainkan sisa impor besar-besaran tahun sebelumnya yang “disalin-tempel” ke dalam buku kas tahun 2025 untuk menciptakan efek kejut statistik.
Jika angka swasembada ini lahir dari gudang yang isinya beras impor yang “berganti baju”, maka kita sedang menyaksikan sebuah pembohongan publik. Swasembada sejati seharusnya tercermin dari kenaikan produktivitas di sawah, bukan sekadar tumpukan karung di gudang yang asal-usulnya dikaburkan oleh retorika.
Realitas di lapangan menceritakan kisah yang jauh berbeda dari angka-angka indah di Jakarta. Ada anomali yang nyata: Data menunjukkan Lahan Baku Sawah kita stagnan di angka 7,4 juta hektare, namun ajaibnya, luas panen melonjak drastis hingga 11,32 juta hektare. Artinya, tanah kita dipaksa bekerja melampaui batas kewajarannya melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) yang agresif.
Selama puluhan tahun, tanah pertanian kita telah “overdosis” pupuk kimia. Penggunaan Urea yang tidak seimbang telah membuat tanah jenuh, lelah, dan kehilangan kesuburan alaminya. Memaksakan target swasembada instan di atas tanah yang sedang “sakit” adalah tindakan ugal-ugalan yang mengancam keberlanjutan masa depan. Kita sedang melakukan eksploitasi hara besar-besaran demi mengejar angka pertumbuhan setahun-dua tahun.
Disisi lain, setiap hari kita menyaksikan ironi yang menyakitkan: klaim swasembada diteriakkan, sementara lahan produktif di sentra lumbung pangan seperti Pantura terus digusur demi kawasan industri dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Bagaimana mungkin produksi diklaim melonjak secara berkelanjutan ketika pabrik beton terus memakan lahan subur kita? Ini adalah kontradiksi logika yang coba ditutupi oleh statistik selektif (cherry-picking).
Para veteran PNS Pertanian, dengan pengalaman panjang di lingkaran strategis pemerintahan mengajarkan kita untuk waspada terhadap pembuat kebijakan yang gemar mengambil jalan pintas (short-cut).
Swasembada pangan sejati adalah kerja peradaban yang membutuhkan waktu, perbaikan irigasi, pemulihan kesehatan tanah, dan kepastian kesejahteraan petani. Ia tidak bisa diciptakan hanya lewat satu kali “ketuk palu” atau perintah administratif dalam semalam demi modal politik menuju 2029.
Bahayanya, ketika kebijakan pangan hanya berorientasi pada citra, kita cenderung mengabaikan mitigasi risiko jangka panjang.
Konflik global di Timur Tengah atau anomali iklim ekstrem bisa dengan mudah meruntuhkan “Candi Borobudur dari Kartu” yang kita bangun di atas angka-angka semu ini.
Jika swasembada sudah tercapai, kita harus berani menggugat: mengapa harga beras di pasar masih sering “mencekik” konsumen? Dan jika kita memang sudah mandiri, mengapa petani kecil masih harus menjerit karena sulitnya mendapatkan pupuk?
Statistik bisa menjadi “lebih jahat dari dosa” ketika ia digunakan untuk menyembunyikan kenyataan bahwa kedaulatan pangan kita masih rapuh. Swasembada bukan tentang angka yang dilaporkan menteri kepada presiden untuk mendapatkan pujian, melainkan tentang senyum petani saat panen dan harga yang stabil di meja makan rakyat.
Mari kita belajar membaca di balik angka. Jangan biarkan statistik digunakan untuk membungkus ketidakjujuran kebijakan. Karena pada akhirnya, rakyat tidak memakan angka; rakyat memakan nasi yang berasal dari tanah yang jujur dan kebijakan yang tulus.
