iniSO.co – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax sebesar 32 persen diperkirakan akan memberikan tekanan signifikan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dampak kenaikan harga Pertamax tidak hanya dirasakan pada biaya operasional, tetapi juga distribusi barang, pelayanan usaha, hingga struktur biaya di tengah perkembangan ekonomi digital.
Peneliti Center of Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nur Komaria, menyebut UMKM menjadi salah satu sektor yang paling rentan terdampak akibat lonjakan harga BBM nonsubsidi tersebut.
Dalam diskusi virtual yang digelar Minggu (14/6/2026), Komaria menjelaskan kenaikan harga Pertamax berpotensi meningkatkan beban biaya usaha, terutama bagi pelaku UMKM yang bergantung pada mobilitas harian.
“Dengan kenaikan BBM yang 32 persen tadi, ini juga berpotensi memberikan dampak terhadap UMKM, terutama di bagian operasional, distribusi, dan pelayanan,” ujarnya.
Menurutnya, dampak terbesar akan dirasakan oleh sektor usaha jasa, kurir, UMKM kuliner yang mengandalkan layanan pengantaran makanan, serta usaha ritel skala kecil yang memiliki jaringan distribusi sendiri.
Selain itu, kenaikan harga Pertamax juga diperkirakan akan mengubah pola konsumsi energi masyarakat. Melemahnya daya beli kelompok masyarakat kelas menengah berpotensi mendorong peralihan penggunaan BBM dari Pertamax ke Pertalite yang memiliki harga lebih rendah.
Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan permintaan terhadap BBM bersubsidi dan berpotensi menambah beban subsidi pemerintah.
“Jika pengguna Pertamax beralih secara signifikan ke Pertalite, maka akan terjadi peningkatan permintaan BBM subsidi yang juga digunakan UMKM. Hal ini berpotensi membuat kebutuhan subsidi meningkat dan kuota subsidi lebih cepat habis,” kata Komaria.
Di sisi lain, biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan utama UMKM diperkirakan akan semakin meningkat. Selain menanggung biaya operasional dan tenaga kerja, pelaku usaha juga harus menghadapi mahalnya biaya distribusi, terutama untuk pengiriman barang ke luar Pulau Jawa.
Komaria menilai tingginya biaya logistik di Indonesia masih dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya, biaya pengiriman ke wilayah luar Jawa menjadi lebih mahal.
“Biaya konektivitas logistik di Indonesia masih cukup tinggi karena pembangunan infrastruktur yang relatif lebih baik dan terpusat di Pulau Jawa. Hal itu membuat distribusi dan pengiriman barang ke luar Jawa menjadi semakin mahal,” jelasnya.
Ia menambahkan, berbagai kenaikan biaya yang ditanggung pelaku usaha pada akhirnya berpotensi dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang maupun jasa.
Menurutnya, dalam ekosistem ekonomi digital, biaya distribusi dan logistik menjadi komponen penting yang dapat memengaruhi harga akhir produk di pasaran.
“Nantinya biaya-biaya tersebut akan menjadi tekanan tambahan bagi pelaku usaha dan pada akhirnya dapat diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa,” pungkasnya.
