Oleh: Hadipras
iniSO.co – Di meja-meja kayu warung kopi, tempat nalar sering kali lebih merdeka ketimbang di dalam gedung parlemen, sebuah ironi besar sedang dikuliti. Kita menyaksikan sebuah teater politik yang menggelikan sekaligus menyedihkan: orang-orang bergelar panjang, para profesional yang rekam jejaknya dulu mentereng, kini berbondong-bondong mengantre di depan gerbang kekuasaan. Namun, tiket masuk yang diminta sang penguasa ternyata bukan kecerdasan atau integritas, melainkan kesediaan untuk menanggalkan akal sehat. Untuk duduk di kursi empuk dengan fasilitas negeri, syarat mutlaknya adalah piawai “membégokan diri.”
Fenomena ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan manifestasi dari apa yang dalam sosiologi politik disebut sebagai ‘anti-intelektualisme’ yang inheren dalam strategi ‘populisme’. Ketika pucuk pimpinan memilih langgam komunikasi yang gemar menyindir “orang pintar” dan alergi terhadap teori, ia sedang menciptakan pembelahan biner antara “the pure people” (rakyat yang polos) melawan “the corrupt elite” (kaum akademisi dan intelektual). Narasi spontan yang kontradiktif—mulai dari dalih “orang desa tidak pakai dolar” hingga petuah “rakyat tak harus kaya raya”—bukanlah kekeliruan tanpa sengaja, melainkan upaya sadar untuk membangun kedekatan emosional dengan basis konstituen yang mengabaikan kompleksitas teknokratis.
Celakanya, gaya ceplas-ceplos yang miskin data ini dilempar ke dalam rimba media sosial yang dikuasai oleh ‘logika media’ (media logic). Di ruang digital ini, algoritma tidak butuh kebenaran akademis; ia hanya menangkap emosi yang viral. Akibatnya, setiap letupan lisan yang lepas dari konteks dengan cepat mengalami ‘disintermediasi’—berubah menjadi badai satire, meme, dan cemoohan publik yang memantul kembali sebagai bumerang politik.
Di titik inilah para pembantu presiden—para menteri dan juru bicara koalisi—terjebak dalam labirin ‘disonansi kognitif’ (cognitive dissonance) yang menyiksa. Secara psikologis, mereka mengalami benturan hebat antara keyakinan intelektual yang mereka miliki dengan tindakan nyata yang harus mereka lakukan. Tugas mereka adalah membela. Namun, dalam perspektif ‘teori dramaturgi’ Erving Goffman, panggung depan (front stage) yang harus mereka tampilkan sungguh timpang. Bagaimana mungkin mempertahankan sebuah benteng argumen yang sejak awal dibangun tanpa fondasi logika? Bagaimana menjabarkan secara ilmiah sebuah kekeliruan verbal yang lahir dari impresi sesaat?
Di sinilah patologi politik itu bekerja. Demi menjaga stabilitas koalisi dan mengamankan ‘habitus’ baru mereka di dalam struktur kekuasaan (meminjam istilah Pierre Bourdieu mengenai ruang sosial dan modal), para intelektual ini memilih jalan pelayuan nalar. Mereka mengalami apa yang bisa disebut sebagai ‘pembodohan sukarela’ (voluntary ignorance). Mereka mendadak gagap, meracik apologi yang dicari-cari, dan memutarbalikkan logika demi membenarkan yang bengkok. Mereka yang dulunya melahirkan analisis-analisis tajam, kini mengalami degradasi fungsi, bertransformasi menjadi sekedar agitator politik yang bertugas membersihkan retorika domestik yang 7kedodoran.
Secara sosiologis, ini adalah tragedi kebudayaan yang mendalam. Ketika orang-orang pintar sepakat untuk terlihat bodoh demi jabatan, publik disuguhi tontonan yang merusak kewarasan kolektif. Ada harga mahal yang harus dibayar dari proses “membégokan diri” ini, yaitu ambruknya legitimasi institusi pengetahuan di mata masyarakat. Publik akhirnya mafhum bahwa di bawah lampu sorot kekuasaan, integritas ilmiah hanyalah komoditas yang boleh ditukar dengan plat nomor utusan negara.
Panggung politik hari ini akhirnya menegaskan sebuah realitas yang pahit: loyalitas buta telah lama mengangkangi kapasitas teknokratis. Para profesional di lingkar kekuasaan kini berdiri di persimpangan jalan yang tragis. Mereka harus memilih: tetap mempertahankan rasionalitas tetapi terasing di luar pagar, atau melompat ke dalam lingkaran kekuasaan, menikmati kemewahan, sambil perlahan-lahan merayakan kematian akal budi mereka sendiri. Di warkop ini, kita hanya bisa menyeruput kopi sambil meratapi mereka yang menggadaikan isi kepala demi sebuah kursi.
Sebagai catatan penutup, ilmu setinggi langit tak berarti jika dipakai untuk membenarkan omongan sang penguasa yang jatuh ke selokan. Publik tidak melihat langitnya, tapi ikut merasa bau selokannya.
