iniSO.co – Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ternyata masih menjadi penghambat pengajuan KPR di perbankan, meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengubah aturan dengan hanya menampilkan riwayat kredit dengan akumulasi di atas Rp1 juta.
Sebagaimana dilaporkan Bisnis.com, Ketua Umum asosiasi pengembang HIMPERRA, Ari Tri Priyono, menyoroti bahwa pihak bank belum sepenuhnya berani melonggarkan persetujuan kredit meski regulasi baru telah berlaku, sehingga pengajuan KPR masih kerap tertolak akibat masalah SLIK.
“Belum banyak berubah, walaupun Rp1 juta ke bawah tidak ditampilkan, ya. Banknya tetap saja takut,lah. Beberapa malah masih ditampilkan,” kata Ari pada hari Rabu (8/11/2026).
Menurut Ari, hal ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kesulitan akses KPR akibat skor SLIK nya yang buruk. Terlebih, di tengah tekanan ekonomi dan daya beli yang menurun, masyarakat dipandang perlu diberi kemudahan agar bisa memiliki rumah layak.
OJK resmi memberlakukan kelonggaran SLIK untuk mendukung Program 3 Juta Rumah-khususnya KPR subsidi-yang diumumkan pada 13 April 2026 dan berlaku efektif mulai 1 Juli 2026, melengkapi imbauan Surat Edaran OJK Nomor S-2/D.03/2025 pada Januari 2025.
Melalui aturan baru tersebut, OJK menghapus tampilan riwayat kredit maupun tunggakan bernilai kecil (di bawah Rp1 juta) pada Informasi Debitur (iDeb) SLIK sehingga data baru muncul jika akumulasi plafon awal dan sisa pokok pinjaman per NIK melampaui Rp1 juta.
Selain itu, lembaga jasa keuangan diwajibkan memperbarui status kredit lunas maksimal 3 hari kerja (H+3) setelah pelunasan agar calon debitur tidak perlu menunggu siklus bulanan, serta menegaskan di dalam sistem bahwa SLIK hanya berfungsi sebagai alat bantu informasi dan bukan penentu tunggal penolakan kredit oleh bank. (RM)

