SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Sehari menjelang pelantikan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS), menuntut pemerintahan baru agar menyelesaikan kegagalan program unggulan yang selama 10 terakhir tidak kunjung selesai
“Ada beberapa program unggulan yang selalu gagal direalisasikan pemerintah sebelumnya,” kata Kordinator AMS Abd Basit. Kamis 25/02/2021
Abd Basit kemudian menguraikan beberapa program unggulan yang hingga kini pada implementasinya dinilai gagal diantaranya, peningkatan kualitas pendidikan, hingga saat ini masih banyak generasi muda di Kabupaten Sumenep yang belum mendapatkan akses pendidikan seluas-luasnya. Padahal kata dia, pendidikan merupakan hak demokratis semua warga negara yang harus difasilitasi oleh negara tanpa harus memikir biaya. Selai itu juga belum ada sistem yang matang sebagai implementasi dari program unggulan untuk mendorong terciptnya pendidikan yang berkualitas
“Dilihat dari fakta yaitu pemerintah gagal dalam merealisasikan program peningkatan kualitas pendidikan kabupaten sumenep,” urainya. Kamis 25/02/2021
Selanjutnya, program mencetak 5000 wirausahawan muda untuk mengurangi angka pengngguran. Namun, pada fakatanya angka pengangguran masih cukup tinggi mencapai 17.275 ribu ini membuktikan program ini gagal. Berikutnya program perlindungan terhadap anak dan perempuan juga gagal, karena pada faktanya kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 37 kasus
Selain itu kata Basit, masih ada beberapa program unggulan lainnya yang gagal, dan tentu harus menjadi atensi bagi nahkoda baru Kota Keris. Apalagi kegagalan beberapa program unggulan tersebut terjadi pada saat Bupati terpilih Ach Fauzi menjabat sebagai Wakil Bupati pada periode 2015-2020
“Selain beberapa kegagalan program diatas, total ada sembilan program unggulan yang gagal dan akan menjadi pekerjaan rumah atau tugas yang harus di evaluasi oleh pemimpin selanjutnya,” tandasnya.
Lebih jauh, pihaknya meminta komitmen Bupati dan Wakil Bupati Sumenep bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk menyelesaikan potensi ancaman kerusakan lingkungan dari rencana eksplorasi pertambangan fosfat. Dalam jangka panjang apabila hal itu dilakukan akan mengkibatkan bencana alam berupa banjir, longsor. Ditambah pertambangan fosfat ini juga akan mengakibatkan angka pengangguran bertambah, dikarenakan akan ada penyusutan lahan pertanian secara besar-besaran dan kegagalan panen akibat bencana alam karena daerah serapan air hilang
“DPRD harus evaluasi pemerintah yang berkaitan dengan optimalisasi semua program unggulan, kami juga meminta komitmen antara DPRD dan Pemkab untuk menggagalkan eksploitasi fosfat serta lakukan konservasi ulang kerusakan lingkungan akibat tambak udang,” tandasnya. Thofu
