Minke.id – DPRD Kota Batu menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan strategis yang pro rakyat melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batu Tahun Anggaran 2024. Fokus utama tahun ini adalah penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batu yang digelar pekan lalu, berbagai sektor pembangunan dibahas bersama Pemerintah Kota Batu dan para pemangku kepentingan. Salah satu sorotan penting adalah kebutuhan mendesak untuk menguatkan eksistensi UMKM melalui sinergi antara legislatif dan Diskoperindag.
“Rapat ini mempertegas komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemajuan daerah,” kata Amirah Ghaida, juru bicara Banggar, Senin (28/4).
Ia menyebut bahwa DPRD akan terus mendorong transformasi UMKM agar naik kelas, lebih kuat, dan berdaya saing, baik secara lokal maupun nasional. Mulai dari regulasi pendampingan usaha, kemudahan perizinan, hingga akses terhadap pasar, menjadi fokus penting dalam penguatan ekosistem UMKM Kota Batu.
Ketua DPRD Kota Batu, M Didik Subianto, menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pariwisata dan pelaku usaha. Ia mengungkapkan bahwa cuti paksa menjadi langkah yang lebih manusiawi dibandingkan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang kini mulai bermunculan akibat pemangkasan perjalanan dinas.
“Cuti paksa bisa jadi opsi untuk menjaga keberlangsungan ekonomi tanpa menimbulkan efek sosial yang lebih besar. Ini penting bagi daerah seperti Kota Batu yang sangat bergantung pada sektor pariwisata,” ujarnya.
Didik juga merespons usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batu mengenai pemotongan pajak sebagai strategi penyeimbang ekonomi. Menurutnya, DPRD siap melakukan pembahasan bersama Pemkot Batu dan stakeholder lain demi mencari formulasi kebijakan yang paling tepat.
DPRD menyadari bahwa keberlangsungan UMKM sangat bergantung pada dukungan kebijakan jangka panjang. Selain insentif perpajakan, pendampingan teknis, penyederhanaan perizinan, dan penguatan branding menjadi hal-hal yang perlu difokuskan bersama Diskoperindag.
“Jumlah UMKM di Kota Batu sangat besar, dan itu aset. Maka harus diberikan ruang napas, baik melalui kebijakan fiskal, akses modal, maupun promosi produk,” tegas Didik.
Dalam sektor lain, DPRD juga memastikan keberlanjutan program sosial melalui pemantauan PPKS bersama Dinas Sosial, serta penguatan sektor pertanian melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Semua ini merupakan bagian dari strategi besar peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan fokus pada peningkatan daya saing, DPRD Kota Batu berharap UMKM mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dalam situasi ekonomi yang menuntut efisiensi, keberpihakan pada UMKM menjadi kunci menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
