Minke.id – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin, mengajak Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat kolaborasi strategis dengan BUMDes dan pelaku UMKM sebagai langkah konkret mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di pedesaan.
Ajakan ini disampaikan Rizza saat diwawancarai media, Selasa (22/7/2025). Ia menekankan pentingnya sinergi antara pelaku ekonomi desa guna mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Potensi ekonomi desa sangat besar. Tinggal bagaimana kita mengelolanya secara serius dan bersama-sama. Koperasi Merah Putih jangan berjalan sendiri. Harus bersinergi dengan BUMDes dan UMKM agar perputaran ekonomi di desa lebih cepat dan merata,” ungkap Rizza, politisi PKB yang juga Kasatkorwil Banser Jatim.
Menurut Rizza, kolaborasi antarpelaku usaha desa sejalan dengan visi besar Presiden RI Prabowo Subianto untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa sebagai akar rumput pembangunan nasional.
“Kami di DPRD Sidoarjo siap mendukung kebijakan yang memperkuat basis ekonomi desa. Ini bukan sekadar program, tapi bentuk komitmen nyata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dengan tujuan utama memudahkan masyarakat desa dalam mengakses permodalan, memperluas pemasaran produk lokal, serta meningkatkan daya saing usaha.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) Kabupaten Sidoarjo, Edi Kurniadi, menambahkan bahwa KDMP saat ini sudah memiliki beberapa fasilitas dasar seperti NPWP dan rekening tabungan BRI tanpa setoran awal.
“Ke depan, kami akan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus dan pengawas KDMP agar lebih profesional,” ujarnya.
Dinkopum juga menggandeng PT Delta Artha untuk membuka akses terhadap Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA), sebagai bagian dari solusi pembiayaan UMKM dalam ekosistem koperasi.
“Kami ingin membangun ekosistem UMKM yang sehat di Sidoarjo. Sinergi antara KDMP, BUMDes, dan UMKM adalah salah satu fondasinya,” jelas Edi.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari legislatif, pemerintah daerah, hingga perbankan, kolaborasi antar lembaga desa ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berbasis kerakyatan, sekaligus mendukung arah kebijakan nasional dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa.
