iniSO.co – Program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) dinilai menjadi instrumen strategis dalam memperluas akses usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke pasar pengadaan pemerintah daerah. Namun, peluang besar tersebut perlu diiringi dengan kebijakan yang benar-benar berdampak nyata agar UMKM tidak hanya berhenti pada status terdaftar di sistem digital.
Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan bahwa JATIM BEJO seharusnya menjadi bentuk nyata keberpihakan negara kepada pelaku usaha lokal. Melalui platform ini, UMKM diberi ruang untuk terlibat langsung dalam belanja pemerintah dengan nilai transaksi hingga Rp200 juta.
“JATIM BEJO bukan hanya soal digitalisasi belanja pemerintah. Ini tentang membuka akses pasar negara bagi UMKM yang selama ini sulit masuk karena prosedur pengadaan yang rumit,” ujar Lia.
Menurut Lia, kehadiran marketplace pengadaan daerah seperti JATIM BEJO menjadi solusi atas tantangan klasik UMKM yang kerap tersisih dalam sistem belanja pemerintah. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyediakan pelatihan gratis bagi pelaku UMKM maupun aparatur pemerintah.
Selain itu, kolaborasi dengan berbagai marketplace nasional dinilai mampu memperluas jangkauan transaksi serta meningkatkan kepercayaan UMKM dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa.
Meski demikian, Lia mengingatkan agar implementasi JATIM BEJO tidak berhenti pada aspek administratif semata. Menurutnya, keberhasilan program ini harus diukur dari realisasi transaksi dan manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan UMKM.
“Jangan sampai UMKM hanya menjadi etalase digital. Harus ada keberpihakan nyata dalam realisasi belanja pemerintah,” tegasnya.
Lia juga menyoroti luasnya kategori produk dan jasa yang tersedia di JATIM BEJO. Mulai dari alat tulis kantor, makanan dan minuman, jasa kreatif, hingga sektor pertanian dan peternakan, seluruhnya membuka peluang besar bagi pemerataan ekonomi daerah.
Menurutnya, jika belanja rutin pemerintah diarahkan secara konsisten kepada UMKM lokal, maka dampak ekonomi akan langsung dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah belanja pemerintah seharusnya berdampak langsung pada ekonomi warga. Ini soal keberanian pemerintah daerah mengutamakan produk lokal,” kata Lia.
Pentingnya Pendampingan Berkelanjutan bagi UMKM
Selain membuka akses pasar, Lia menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan agar UMKM mampu memenuhi standar pengadaan pemerintah. Mulai dari kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, hingga akuntabilitas administrasi harus terus diperkuat.
Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam sistem belanja negara merupakan bagian dari proses pembelajaran untuk naik kelas secara berkelanjutan.
“Masuk ke sistem pengadaan pemerintah berarti siap dengan standar yang lebih tinggi. Negara harus hadir mendampingi, bukan hanya membuka pintu,” ujarnya.
Lia berharap JATIM BEJO dapat menjadi pintu masuk transformasi UMKM Jawa Timur menuju kemandirian dan daya saing yang lebih kuat. Ia menegaskan, penguatan UMKM merupakan fondasi penting bagi ketahanan ekonomi daerah.
“Jika UMKM kuat, ekonomi daerah akan kokoh. Negara wajib memastikan kebijakan ini benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.
