iniSO.co – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disetujui dan disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI pada Kamis, 19 November 2026, setelah melalui proses penantian selama sekitar 18 tahun.
Pengesahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah telah menyepakati draf RUU ini pada pembicaraan tingkat I sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026). Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman, menyatakan bahwa pembahasan ini turut melibatkan 87 rapat dengar pendapat dengan elemen masyarakat sipil.
Mengutip infopublik.id, Menteri PANRB Rini Widyantini yang hadir mewakili Presiden, menyampaikan bahwa pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.
Ia menegaskan, pengaturan tersebut diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum dan memastikan aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak.
“Berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan secara bersungguh-sungguh persetujuan pimpinan dan anggota DPR RI, izinkan kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang terhormat ini menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujar Rini.
Melalui kesepakatan bersama antara DPR RI dan pemerintah dalam rapat paripurna tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. (RM)

