iniSO.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menegaskan bahwa penguatan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian meningkat.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto, mengatakan penciptaan lapangan kerja tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penciptaan peluang usaha baru.
“Penguatan UMKM dapat dimulai dari sektor paling sederhana, mulai dari usaha tradisional hingga rintisan berbasis digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi,” ujar Hari Yulianto, anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, di Surabaya, Rabu.
Menurutnya, UMKM Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja sekaligus menjadi bantalan ekonomi di tengah situasi ketenagakerjaan yang tidak menentu. Karena itu, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif harus menjadi prioritas bersama.
Hari menambahkan, di internal PDIP Jawa Timur, telah disiapkan langkah konkret melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif (BPEK). Selain itu, Koperasi PDIP “MegaBhakti” juga telah memperoleh dukungan permodalan guna membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti peran generasi Z dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan. Menurutnya, potensi dunia digital harus dimanfaatkan secara maksimal agar anak muda terlibat langsung dalam pengembangan UMKM berbasis digital.
Sebagai contoh, Hari menyebut pameran Konferensi Daerah (Konferda) PDIP yang menampilkan Media Pintar PDIP (MPP), sebuah platform marketplace internal dengan konsep menyerupai platform niaga elektronik nasional. Platform ini diharapkan menjadi pintu masuk generasi muda untuk berpartisipasi dalam UMKM digital dan ekonomi kreatif.
Berdasarkan data yang ada, Hari mengungkapkan bahwa lebih dari 4.000 pekerja di Jawa Timur mengalami PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Sementara itu, secara nasional, jumlah PHK tercatat mencapai sekitar 79 ribu orang hingga November 2025.
Ia menambahkan, data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 79.302 orang terkena PHK sepanjang Januari–November 2025, meskipun terdapat laporan lain yang menyebutkan kisaran 26 ribu orang hingga Mei 2025.
Dengan kondisi tersebut, DPRD Jatim menilai penguatan UMKM dan ekonomi kreatif bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi daerah, dan menekan dampak PHK di Jawa Timur.
