iniSO.co – Sidoarjo kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Anggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan komitmennya untuk memperkuat UMKM koper dan tas di Sidoarjo agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar nasional hingga internasional.
Menurut BHS, Sidoarjo dikenal sebagai kota UMKM dengan sentra industri koper yang memiliki kapasitas produksi besar dan kualitas produk yang tidak kalah dengan merek ternama. Namun, sejumlah hambatan masih dihadapi pelaku usaha, mulai dari produksi, permodalan, hingga kepercayaan pasar.
“Sidoarjo adalah kota UMKM. Usaha koper di sini sangat populer dan punya kapasitas produksi yang mumpuni. Saya ingin tahu langsung permasalahan mereka, mulai dari hambatan produksi, pemodalan, hingga kepercayaan pasar,” ujar BHS, Senin (29/12/2025).
Dalam upaya mendorong UMKM naik kelas, BHS menyoroti kebijakan strategis pemerintah pusat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menyebutkan bahwa plafon KUR kini ditingkatkan menjadi Rp300 triliun dengan target penyerapan 3 juta UMKM di seluruh Indonesia.
Kabar baiknya, UMKM kini dapat mengakses pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan, dengan bunga yang lebih ringan.
“UMKM yang ingin naik kelas bisa mengajukan pinjaman Rp100 juta tanpa agunan. Perbankan tidak boleh mengambil agunan. Bunganya juga turun dari 6 persen menjadi 3 persen. Jika UMKM butuh pendampingan, saya siap membantu ke Bank Himbara,” tegas BHS.
Selain permodalan, BHS juga menekankan pentingnya sertifikasi standar produk, seperti SNI atau sertifikasi di bawah Badan Standardisasi Nasional (BSN). Menurutnya, sertifikasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar.
“Kalau sudah tersertifikasi di bawah BSN, kepercayaan publik akan lebih kuat. Ini bagian penting dari ekosistem UMKM naik kelas yang harus dikawal DPR,” tambahnya.
BHS juga menyoroti besarnya peluang pasar lokal, khususnya pada segmen travel haji dan umrah yang terus berkembang di kawasan Sidoarjo Raya dan Surabaya Raya. Produk koper lokal dinilai sangat potensial untuk mengisi pasar tersebut.
“Potensi pasar di Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik sangat besar. Ada sekitar 2.000 industri besar di kawasan ini. Ini harus dimanfaatkan UMKM koper lokal. DPR akan terus mendorong pembelian produk UMKM daerah melalui koordinasi dengan pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memastikan dukungan terhadap pelaku UMKM terus berjalan. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Rully Rohmawati, menyampaikan bahwa pemda telah memiliki berbagai program turunan untuk mempercepat penguatan UMKM.
“Melalui program UMKM Naik Kelas, kami memfasilitasi pelaku usaha dalam hal legalitas, pendaftaran merek, dan pengembangan usaha. Itu menjadi fokus utama kami agar UMKM bisa berkembang,” ujar Rully.
Tak hanya itu, Pemkab Sidoarjo juga menghadirkan program kredit daerah Kurda Sayang, yang dijalankan bersama BPR Delta Arta, sebagai pelengkap KUR nasional.
“Dinas Koperasi bersinergi dengan BPR Delta Arta melalui Kurda Sayang untuk mendukung pemodalan UMKM. Program ini berjalan beriringan dengan kebijakan pusat agar pelaku UMKM memiliki lebih banyak pilihan pendanaan dan pendampingan,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, UMKM koper Sidoarjo diharapkan semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri.
