iniSO.co – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi UMKM yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) akan mulai dilaksanakan pada 9 Januari 2026. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menggerakkan kembali ekonomi masyarakat pascabencana.
Hal tersebut disampaikan Maman saat menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
“Kami mulai melakukan aktivasi pasar serta bergotong royong membersihkan warung dan toko di seluruh wilayah terdampak. Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak,” ujar Maman dalam keterangan resminya, Kamis (8/1/2026).
Berdasarkan pendataan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan, tercatat sebanyak 2.304.297 UMKM terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah menyiapkan delapan Klinik UMKM Bangkit yang akan beroperasi di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.
Menteri Maman mengungkapkan, dari total UMKM terdampak, lebih dari 200.000 UMKM merupakan debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan data per 9 Desember 2025. Pemerintah memastikan akan memberikan relaksasi kredit KUR bagi UMKM terdampak sesuai hasil pemetaan yang dilakukan bersama bank penyalur dan lembaga penjamin KUR.
“Pemulihan UMKM ini ibarat sirkulasi darah dalam tubuh. UMKM harus mendapat layanan agar bisa kembali berproduksi. Setelah itu, kita bantu pemasarannya dan mendorong masyarakat membeli produk UMKM sehingga ekonomi daerah kembali bergerak,” jelas Maman.
Selain dukungan pembiayaan, pemulihan ekonomi juga dilakukan melalui reaktivasi pasar rakyat dan pembersihan wilayah terdampak bencana. Kegiatan ini melibatkan 1.132 personel IPDN dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk gotong royong lintas sektor.
Maman menegaskan, Kementerian UMKM akan melakukan pemantauan dan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh UMKM terdampak agar program pemulihan berjalan komprehensif dan tepat sasaran di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi erat dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan pemberdayaan ekonomi berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa program pemberdayaan masyarakat terdampak bencana akan dilaksanakan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga. Tim ini melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian P2MI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta lembaga terkait lainnya.
Seluruh program tersebut akan bersinergi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemerintah juga melibatkan masyarakat setempat melalui program padat karya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Keterlibatan masyarakat diharapkan memberikan manfaat berupa cash for work, sehingga warga tidak hanya terlibat dalam proses pemulihan, tetapi juga memperoleh penghasilan,” pungkas Muhaimin.
