iniSO.co – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui keuangan syariah yang inklusif, resilient, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif BSI dalam berbagai program strategis pemerintah, salah satunya melalui sinergi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
BSI dan Kadin resmi menyepakati kerja sama pemanfaatan layanan keuangan syariah bagi lebih dari 15 ribu anggota Kadin di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan dan layanan keuangan syariah bagi UMKM lokal, sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat grassroot.
Indonesia memiliki potensi besar di sektor UMKM. Berdasarkan data Kementerian UMKM, hingga Desember 2024 tercatat lebih dari 30 juta UMKM dengan sekitar 29 juta individu pengusaha yang mampu menyerap lebih dari 45 juta tenaga kerja.
Potensi tersebut dinilai akan semakin optimal jika dikelola dan didampingi secara berkelanjutan. Melalui kerja sama BSI dan Kadin, kedua institusi diharapkan menjadi entry gate pemerataan ekonomi lintas sektor dan wilayah di Indonesia.
Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy, mengatakan bahwa BSI terus membuka ruang sinergi dan kolaborasi dengan pelaku usaha, asosiasi, hingga pemerintah daerah.
“BSI terus membuka ruang sinergi dan kolaborasi yang lebih luas kepada pelaku usaha, asosiasi, maupun pemerintah daerah untuk bersama-sama mendorong UMKM naik kelas. Sinergi dengan Kadin menjadi peluang besar untuk mewujudkan ekosistem UMKM yang berkelanjutan,” ujarnya.
Saat ini, BSI telah melayani lebih dari 345 ribu nasabah UMKM, dengan sekitar 5.000 UMKM binaan dari berbagai sektor usaha, mulai dari makanan dan minuman, fesyen, hingga industri kreatif. Jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan pembinaan dan peningkatan literasi keuangan yang dilakukan BSI.
Sebagai bagian dari komitmen mendukung UMKM Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, BSI berperan aktif menjembatani pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan permodalan syariah serta layanan pendukung bisnis lainnya.
Beberapa program unggulan BSI antara lain: fasilitasi sertifikasi halal UMKM bekerja sama dengan BPJPH, pembinaan usaha melalui BSI UMKM Center di Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, pelatihan dan workshop UMKM bersama Kementerian/Lembaga serta Kadin.
Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BES) Kadin), Titi Khoiriah, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menciptakan UMKM yang tangguh dan adaptif di tengah persaingan usaha.
“Lebih dari 97 persen lapangan kerja diciptakan oleh UMKM dan sektor ini menyumbang lebih dari 60 persen PDB nasional. Artinya, kalau UMKM kuat, ekonomi Indonesia pasti tangguh,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa UMKM dan sertifikasi halal merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
“Sertifikat halal bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi instrumen ekonomi yang membuka peluang pasar baru, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendorong ekspor produk UMKM,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo menyampaikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi solusi konkret dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi nasional melalui kolaborasi lintas sektor.
Penandatanganan nota kesepahaman antara BSI dan Kadin ini merupakan bagian dari agenda Kadin Sharia Economic Outlook 2026, yang menjadi forum strategis penguatan ekonomi syariah nasional.
