iniSO.co – Pemerintah Kabupaten Probolinggo menorehkan prestasi membanggakan dengan mencatatkan realisasi penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jumlah debitur tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Capaian ini menegaskan peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi lokal.
Prestasi tersebut terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis Modul Optimalisasi Data Calon Debitur pada Aplikasi U-FiNE yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur di Aula Singosari, Gedung Keuangan Negara I Surabaya, Kamis (5/2/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 1.216 pelaku usaha di Kabupaten Probolinggo telah mengakses program KUR dengan total nilai penyaluran mencapai Rp 660,8 miliar. Penyaluran pembiayaan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, mengatakan bahwa penguatan dan pengembangan UMKM sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo melalui Program SAE (Sejahtera, Amanah-Religius, dan Eksis Berdaya Saing).
“Penguatan UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Ini selaras dengan Program SAE yang mendorong UMKM naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Sugeng, proses UMKM naik kelas dilakukan melalui beberapa tahapan. Dimulai dari UMKM informal yang diarahkan menjadi legal dan tertib administrasi, kemudian meningkat menjadi UMKM tertata melalui penguatan pencatatan usaha dan digitalisasi. Tahap berikutnya adalah UMKM bankable yang telah mampu mengakses pembiayaan, hingga UMKM scale up yang sanggup meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar.
“Tahapan UMKM naik kelas dimulai dari UMKM informal agar legal dan tertib administrasi. Lalu UMKM tertata melalui pencatatan dan digitalisasi, UMKM bankable yang sudah bisa mengakses pembiayaan, hingga UMKM scale up yang mampu meningkatkan kapasitas dan pasar,” jelasnya.
Sugeng menambahkan, semakin banyak UMKM yang memperoleh akses permodalan, maka dampak positif terhadap perekonomian daerah akan semakin besar. Peningkatan kapasitas produksi UMKM dinilai mampu mempercepat perputaran uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo.
“Efeknya sangat nyata. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat, perputaran uang di Kabupaten Probolinggo lebih cepat, dan berdampak langsung terhadap PDRB kabupaten hingga provinsi,” terangnya.
Selain itu, penguatan UMKM juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja serta penurunan angka pengangguran lokal. UMKM yang berkembang cenderung lebih ekspansif dan membutuhkan tambahan tenaga kerja.
“UMKM yang naik kelas pasti membutuhkan tenaga kerja baru. Ini membantu mengurangi pengangguran lokal sekaligus menekan urbanisasi,” tambahnya.
Berdasarkan data DKUPP Kabupaten Probolinggo, tercatat terdapat 2.630 UMKM, di mana 1.216 UMKM telah difasilitasi untuk mengakses pembiayaan sekaligus mendapatkan pendampingan usaha.
“Dari data yang kami rekam, terdapat 2.630 UMKM dan sebanyak 1.216 UMKM sudah bisa mengakses pembiayaan serta penguatan usaha,” ungkap Sugeng.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya untuk terus hadir memfasilitasi UMKM agar semakin siap masuk ke rantai pasok modern, termasuk pusat perbelanjaan dan pasar yang lebih luas.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir memfasilitasi UMKM naik kelas, salah satunya melalui akses perbankan. Kabupaten Probolinggo bahkan tercatat sebagai daerah dengan realisasi KUR debitur tertinggi di Jawa Timur,” pungkasnya.
