iniSO.co – Hampir 40 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Malang menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Besarnya jumlah tersebut dinilai sebagai potensi besar sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk memastikan pembinaan berjalan optimal.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Drs. H. Imron, M.Ag. atau yang akrab disapa Abah Imron, menegaskan bahwa sektor UMKM harus menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi daerah.
“Diskopindag itu mempunyai hampir 40 ribu UMKM. Ini potensi besar yang harus terus dibina dan dikembangkan,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, UMKM merupakan penopang utama ekonomi masyarakat, khususnya di lapisan bawah. Karena itu, peran pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dimaksimalkan agar pembinaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan usaha.
“Kalau tidak dibina dengan baik, potensi sebesar ini tidak akan berkembang maksimal. Maka harus ada perhatian serius dari pemerintah,” tegasnya.
Selain sektor UMKM, Komisi B DPRD Kota Malang juga menaruh perhatian pada sektor pertanian yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan), pembinaan terhadap kelompok tani (gapoktan) dinilai perlu diperkuat.
“Dispangtan itu membawahi gapoktan-gapoktan. Ini juga harus digerakkan. Pembinaan itu penting agar petani bisa terus berproduksi,” jelas Abah Imron.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh hasil panen, tetapi juga oleh kualitas pendampingan yang diberikan kepada petani, termasuk akses terhadap teknologi, pupuk, dan pasar.
“Para petani itu harus dibina, diarahkan, supaya produksinya meningkat dan hasilnya juga lebih baik,” tambahnya.
Dalam fungsi pengawasan, Komisi B DPRD Kota Malang juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan OPD agar program pembangunan ekonomi tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan anggaran memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus difokuskan pada sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama UMKM dan pertanian.
“Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah memberikan dorongan kepada pemerintah agar APBD ini lebih difokuskan untuk kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Di tengah berbagai tantangan, mulai dari persaingan ekonomi hingga dinamika sosial dan budaya, Abah Imron menilai sektor UMKM dan pertanian justru memiliki daya tahan yang kuat.
“Tantangan ekonomi sekarang ini ada persaingan, baik di bidang ekonomi, politik, maupun budaya. Itu semua berpengaruh,” katanya.
Namun demikian, ia optimistis bahwa penguatan kedua sektor tersebut dapat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Kalau UMKM dan pertanian ini diperkuat, saya yakin ekonomi kita bisa tetap berjalan dan bahkan meningkat,” ungkapnya.
Ke depan, DPRD Kota Malang berharap seluruh sektor ekonomi dapat berkembang secara seimbang, tidak hanya bertumpu pada satu sektor saja. Dengan dukungan pembinaan berkelanjutan, penguatan peran OPD, serta alokasi anggaran yang tepat sasaran, UMKM dan sektor pertanian diyakini mampu menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi Kota Malang.
Dengan potensi besar yang dimiliki, Kota Malang diharapkan mampu menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
