iniSO.co -:Dibentuk tanggal 1 Oktober 2026, Badan Reformasi Agraria Nasional (BRAN) dilaporkan akan resmi beroperasi pada tahun 2027.
Melansir Bisnis.com, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan jika lembaga yang bakal mengurusi masalah pertanahan di Indonesia itu bakal mulai bekerja pada tahun depan, dan saat ini berbagai persiapan tengah dilakukan termasuk penyediaan SDM, infrastruktur serta kelengkapan kantor.
“Rencananya, tahun ini persiapan BRAN sudah mulai dilakukan, sehingga pada 2027 aktivitasnya dapat berjalan. Karena itu, kami membahas sejumlah kebutuhan mendasar, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, hingga infrastruktur dan kelengkapan kantor,” ujar Dalu pada hari Kamis (19/11/2026).
Lebih lanjut Dalu mengungkap jika Kementerian ATR/BPN akan men-support persiapan operasional BRAN termasuk mengirimkan beberapa personelnya. “Kami sepakat untuk saling mengisi dan membantu. Harapannya, pembagian peran dan dukungan antar pihak ini dapat membuat seluruh kebutuhan BRAN dipersiapkan dengan baik,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) adalah lembaga nonstruktural di bawah Presiden yang disahkan pada 1 Oktober 2026 untuk mempercepat penyelesaian konflik serta pemerataan penguasaan tanah di Indonesia. Lembaga ini dipimpin oleh Komjen Pol. Dedi Prasetyo (mantan Wakapolri).
BRAN bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi reforma agraria nasional, termasuk mengambil alih sebagian tugas BPN.
Wewenang utamanya meliputi mediasi konflik lahan, penataan aset dan akses, penetapan objek/subjek reforma agraria, penghentian sementara administrasi pertanahan pada lahan bersengketa, hingga penerbitan keputusan penyelesaian konflik yang bersifat final dan mengikat beserta penjatuhan sanksi administratif.(RM)

