iniSO.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur merintis program UMKM Tangguh Bencana sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di kawasan rawan bencana. Program tersebut disiapkan untuk memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap mampu bertahan dan bangkit ketika menghadapi bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, mengatakan bahwa pembangunan ketangguhan masyarakat tidak hanya berorientasi pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga harus menjamin keberlangsungan sumber penghidupan masyarakat.
“Ketangguhan tidak hanya soal penanganan bencana, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan. Karena itu dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan berbagai solusi,” ujar Gatot dalam diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) Kajian UMKM Tangguh di Ruang Siaga Kantor BPBD Jawa Timur, Surabaya, pada Kamis (2/6/2026).
FGD tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Program SIAP SIAGA, perangkat daerah, akademisi, komunitas, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Gatot, kolaborasi tersebut diarahkan untuk menyusun strategi agar UMKM di Jawa Timur memiliki kemampuan bertahan, beradaptasi, dan pulih lebih cepat ketika terdampak bencana.
Strategi yang dibahas meliputi penguatan mitigasi risiko bencana, diversifikasi usaha, pemanfaatan teknologi digital, hingga perluasan akses pemasaran bagi pelaku UMKM.
“Melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat, kami berharap lahir rekomendasi yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan rawan bencana,” katanya.
Ia menegaskan, keberadaan UMKM yang tangguh akan menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat Jawa Timur yang lebih siap menghadapi bencana sekaligus mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi pascabencana.
Berdasarkan hasil identifikasi awal BPBD Jawa Timur, dampak bencana terhadap UMKM terbagi menjadi dua kategori, yakni dampak langsung dan dampak tidak langsung.
Dampak langsung meliputi kerusakan aset usaha, kerusakan infrastruktur, serta terganggunya operasional bisnis. Sementara itu, dampak tidak langsung berupa terputusnya rantai pasok, penurunan hingga hilangnya pendapatan, kesulitan memenuhi kewajiban keuangan seperti cicilan modal, serta munculnya tekanan psikologis bagi pelaku usaha.
Melalui kajian tersebut, BPBD Jawa Timur berharap dapat menghasilkan kebijakan dan rekomendasi yang mampu meningkatkan kapasitas UMKM dalam menghadapi risiko bencana, sehingga roda perekonomian masyarakat tetap berjalan meski terjadi situasi darurat.
