iniSO.co – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Pemkab Sidoarjo) mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kolaborasi lintas perangkat daerah. Langkah ini diambil untuk memperkuat daya saing UMKM halal Sidoarjo sekaligus memberikan jaminan produk bagi masyarakat.
Bupati Sidoarjo, Subandi menjelaskan bahwa sertifikasi halal UMKM selama ini telah berjalan baik melalui peran Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Namun, percepatan tetap diperlukan agar seluruh pelaku usaha memiliki legalitas halal yang jelas.
“Dengan adanya kolaborasi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur (BPJPH) Jawa Timur, maka perkembangan industri UMKM halal di Sidoarjo akan semakin kuat,” kata Subandi, Senin (2/3).
Untuk mempercepat sertifikasi halal UMKM di Sidoarjo, Bupati Subandi meminta koordinasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tujuannya, mendata secara detail jumlah UMKM yang telah dan belum memiliki sertifikat halal.
Pendataan tersebut menjadi dasar pemetaan kebutuhan sekaligus strategi percepatan sertifikasi halal di Sidoarjo. Pemkab juga menyatakan siap memfasilitasi pelaku UMKM agar memperoleh kuota sertifikasi halal gratis yang telah disiapkan pemerintah.
“Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, produk UMKM yang dikelola harus memiliki kejelasan dan jaminan halal,” tegas Subandi.
Sementara itu, perwakilan BPJPH Jawa Timur, Muhammad Fauzi, mengungkapkan bahwa pihaknya menyiapkan 1.350.000 kuota sertifikat halal gratis secara nasional. Dari jumlah tersebut, alokasi bagi UMKM di Jawa Timur mencapai 216.986 kuota.
Menurut Fauzi, perkembangan UMKM bersertifikat halal di Sidoarjo menunjukkan tren positif. Hingga kini, sebanyak 38.000 UMKM di Sidoarjo telah mengantongi sertifikat halal.
Namun, angka tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan melalui dukungan penuh Pemkab dan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini penting agar pelaku UMKM dapat terus menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariat Islam sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.
Selain sertifikasi halal, BPJPH juga mendorong pembentukan ekosistem halal melalui pengembangan Zona Kuliner, Halal, Aman, dan Sehat (KHAS). Konsep ini dinilai mampu memperkuat pemasaran produk UMKM sekaligus menciptakan kawasan usaha yang terstandarisasi.
“Pembentukan ekosistem halal seperti Zona KHAS dapat memperkuat pemasaran produk UMKM,” kata Fauzi.
Melalui kerja sama lintas perangkat daerah dan dukungan BPJPH Jawa Timur, percepatan sertifikasi halal UMKM di Sidoarjo diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar, serta menjadikan Sidoarjo sebagai salah satu pusat pengembangan industri halal di Jawa Timur.
