iniSO.co – Pemerintah Kota Surabaya menggandeng lembaga independen asal Jepang Koso Nippon dalam program review pendampingan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kolaborasi internasional ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kapasitas pelaku usaha agar UMKM Surabaya semakin naik kelas dan berdaya saing global.
Kepala Bappeda Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, Koso Nippon dikenal sebagai lembaga yang berfokus pada reformasi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta pendampingan evaluasi program berbasis partisipasi masyarakat.
“Kerja sama ini menjadi wujud nyata kemitraan internasional yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, penguatan UMKM, serta pengembangan ekonomi lokal,” ujar Irvan di Surabaya, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, sebagai kota perdagangan dan jasa, Surabaya terus memperluas jejaring global guna meningkatkan daya saing pelaku usaha sekaligus kualitas sumber daya manusia. Pendekatan review yang melibatkan masyarakat sebagai penilai juga dinilai menjadi praktik baik dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
Ia menambahkan, forum diskusi bersama mitra Jepang ini menjadi momentum penting untuk memperkuat akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta membuka peluang kolaborasi investasi bagi pelaku UMKM lokal.
“Pemkot Surabaya berkomitmen mengintegrasikan hasil evaluasi dan masukan ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar program ke depan semakin terukur, efektif, dan berdampak luas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinkopumdag Kota Surabaya Tatik Lely Juwita menegaskan kegiatan review diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya masukan, saran, dan kritik agar program pendampingan tetap relevan dan tepat sasaran.
Pendampingan UMKM di Surabaya mencakup berbagai aspek, mulai dari legalitas usaha, kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, hingga pemasaran. Tujuan utamanya adalah mendorong usaha mikro agar semakin mandiri serta memiliki daya saing tinggi di pasar.
Sepanjang 2025, tercatat sekitar 4.409 UMKM difasilitasi memperoleh sertifikat halal dan 1.141 di antaranya telah memiliki sertifikat merek. Seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis dan ditanggung oleh Pemkot Surabaya.
Setelah legalitas terpenuhi, pendampingan berlanjut pada diversifikasi produk, peningkatan kualitas, serta inovasi melalui pelatihan, konsultasi, dan pendampingan langsung. Dinkopumdag juga memfasilitasi kemitraan dan pemasaran melalui berbagai kanal seperti toko UMKM Surabaya, hotel dan restoran, pemasaran daring lewat e-PEKEN, Surabaya Griya Galeri (SKG), hingga event kolaborasi bersama BUMN dan BUMD.
Untuk tahun 2026, Pemkot Surabaya menargetkan 500 UMKM difasilitasi legalitas usaha, 10 dari 52 sentra wisata kuliner memperoleh pelatihan pemasaran, 136 UMKM mendapatkan akses kemitraan, serta peningkatan kapasitas pemasaran bagi 5.220 UMKM.
Irvan berharap kerja sama internasional ini tidak berhenti pada seremoni, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera ditindaklanjuti perangkat daerah dan mitra kerja demi kemajuan UMKM Surabaya.
