iniSO.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) terus memperkuat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan industri minyak dan gas bumi (migas) guna menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Sebagai daerah penghasil migas di Bojonegoro, pemerintah daerah berupaya memastikan keberadaan industri migas tidak hanya menjadi sektor strategis, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Ahmadi mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah pemberdayaan agar masyarakat sekitar kawasan migas dapat menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.
“Kami melakukan berbagai upaya mulai dari pelatihan usaha, pendampingan legalitas, fasilitasi pemasaran, penguatan koperasi, hingga membantu akses pembiayaan dan kemitraan usaha agar UMKM di sekitar kawasan migas mampu tumbuh menjadi penopang ekonomi lokal yang berkelanjutan,” ujar Ahmadi, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, keberadaan industri migas harus mampu menciptakan multiplier effect atau dampak berganda bagi masyarakat sekitar. Sebab, sektor migas memiliki keterbatasan dan tidak selamanya menjadi sumber utama ekonomi daerah.
Karena itu, penguatan UMKM dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan sumber penghasilan masyarakat yang lebih berkelanjutan sekaligus membuka lapangan kerja baru.
“Dengan UMKM yang kuat, ekonomi masyarakat akan lebih mandiri, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata. Kami ingin pembangunan di Bojonegoro tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga pada kekuatan sumber daya manusianya,” katanya.
Ahmadi menjelaskan, Kabupaten Bojonegoro memiliki berbagai potensi usaha yang dapat dikembangkan, mulai dari industri makanan dan minuman olahan, kerajinan lokal, konveksi, meubel, batik khas Bojonegoro, hingga pengolahan hasil pertanian.
Selain itu, usaha penunjang kawasan migas seperti katering, laundry industri, penyedia alat keselamatan kerja, percetakan, logistik lokal, dan bengkel teknik juga dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan masyarakat sekitar.
Untuk memastikan UMKM mampu menyerap tenaga kerja lokal, Disdagkop UM Bojonegoro terus mendorong pelaku usaha agar naik kelas melalui peningkatan kualitas produk, penguatan manajemen usaha, dan pemanfaatan teknologi digital.
“Kami mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, manajemen usaha, serta pemanfaatan teknologi digital agar pasar mereka semakin luas. Prinsipnya, kami ingin pertumbuhan UMKM benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Meski demikian, pengembangan UMKM di Bojonegoro masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), akses pemasaran, adaptasi teknologi, konsistensi kualitas produk, hingga keterbatasan modal dan legalitas usaha.
Pemerintah daerah, lanjut Ahmadi, terus melakukan pendampingan secara bertahap agar UMKM Bojonegoro semakin siap bersaing di pasar lokal maupun nasional.
Ia berharap program pemberdayaan UMKM dapat berjalan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan migas, perbankan, akademisi, dan masyarakat.
“Harapannya UMKM Bojonegoro tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas dan daya saingnya. Kami ingin lahir lebih banyak UMKM yang kuat, mandiri, mampu menciptakan lapangan kerja, serta menjadi kebanggaan daerah,” ujarnya.
Saat ini jumlah UMKM di Kabupaten Bojonegoro mencapai puluhan ribu pelaku usaha yang tersebar di berbagai sektor. Di kawasan sekitar proyek migas seperti Banyu Urip, Kedung Keris, Blok Cepu, Gas JTB, dan Sukowati, jumlah UMKM juga terus meningkat setiap tahun.
Sebagian besar pelaku usaha bergerak di bidang perdagangan, makanan olahan, jasa, kerajinan, dan usaha rumah tangga lainnya.
“Data ini terus kami perbarui melalui pendataan dan pembinaan berkala agar program pemberdayaan yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran,” pungkas Ahmadi.
