iniSO.co – Taruna Ikrar menegaskan komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa berkembang dan naik kelas melalui pendampingan perizinan serta penguatan akses layanan.
Pernyataan tersebut disampaikan Taruna Ikrar saat menghadiri soft launching program SAPA UMKM dalam mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (21/5/2026).
“Sekali lagi, para pelaku UMKM jangan takut dengan BPOM. BPOM akan mendukung penuh kalian,” tegas Taruna Ikrar.
Menurutnya, dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 18 juta di antaranya berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi BPOM. Namun hingga kini, baru sekitar 4,2 juta UMKM yang tercatat dan terdaftar di BPOM.
“Masih ada sekitar 14 juta UMKM yang belum mendapatkan layanan BPOM,” ujarnya.
Taruna Ikrar mengakui selama ini masih ada stigma di masyarakat bahwa BPOM menjadi penghambat proses perizinan produk UMKM. Padahal, BPOM memiliki tugas utama memastikan keamanan, khasiat, dan mutu produk obat serta makanan yang beredar di masyarakat.
Karena itu, BPOM kini memperkuat strategi pendampingan dan asistensi kepada UMKM agar proses perizinan lebih mudah diakses dan mampu membantu pelaku usaha memperluas pemasaran produknya.
“Kami akan melakukan pendataan terhadap UMKM yang belum terdaftar di BPOM. Selanjutnya dilakukan pendampingan dan asistensi agar mereka bisa mendapatkan izin edar dan memasarkan produknya,” katanya.
Ia menambahkan, dengan dukungan 83 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia, BPOM akan terus proaktif mendorong pengembangan UMKM lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional.
“Jutaan UMKM di Indonesia adalah aset untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus kemandirian dan kedaulatan bangsa,” tambahnya.
Sementara itu, Rachmat Pambudy menyatakan SAPA UMKM menjadi program kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem usaha nasional.
“Tidak ada satu pun negara yang kuat tanpa usaha yang kuat. Makin kuat UMKM, maka negara akan semakin kokoh,” ujar Rachmat Pambudy.
Dalam kesempatan yang sama, Maman Abdurrahman menegaskan bahwa SAPA UMKM bukan sekadar aplikasi digital, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah jutaan pelaku usaha di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan terobosan revolusioner yang mampu mengatasi keterbatasan geografis, koordinasi, dan akses layanan bagi pelaku UMKM di berbagai daerah.
“Kehadiran SAPA UMKM diharapkan mampu memperluas akses layanan dan pendampingan bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia,” kata Maman.
Soft launching SAPA UMKM juga dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Program SAPA UMKM sendiri dirancang sebagai platform integrasi data dan layanan dari berbagai offtaker guna mendukung program PRO-KESRA sekaligus mempercepat pengembangan UMKM nasional.
